IDEOLOGI: PANCASILA

Sebagai orang Indonesia asli, saya menjunjung tinggi Ideologi Pancasila. Menurut saya, Pancasila adalah anugerah Tuhan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya berkomitmen untuk selalu menegakkan Pancasila dan melestarikannya. Salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan banyak menulis tentang ideologi Pancasila. Saya juga seorang dosen pengajar mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di beberapa kampus.

LAHIRNYA PANCASILA

Pancasila sebagai dasar Negara RI lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (Dokuritzu Zyunbi Tyoosa Kay). BPUPKI itu adalah badan bentukan Penjajah Jepang yang waktu itu sudah semakin kuwalahan menghadapi tekanan kekuatan Sekutu.

Sidang BPUPKI itu membahas tentang dasar Negara RI. Ketua sidang, Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat memulai sidang dengan melontarkan pertanyaan, ”Di atas dasar apa Negara Indonesia merdeka nanti didirikan?” Selama sidang itu, beberapa tokoh menyampaikan orasi mengenai dasar Negara. Mereka adalah Muhammad Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr Supomo, Liem Koen Hian, dan Ir. Soekarno.

Pada sidang hari ketiga, 1 Juni 1945, Ir Soekarno tampil dengan gagasannya yang diberinya nama PANCASILA. Semua anggota sidang menyambut dan memberi tepukan tangan. Ketua sidang, Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat menegaskan bahwa respon seluruh sidang itu menjadi peneguhan bahwa Pancasila telah disetujui oleh segenap anggota sidang BPUPKI sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka.

SEJARAH DINAMIKA PANCASILA

Ternyata, sampai diresmikan sebagai dasar Negara setelah Proklamasi RI 17 Agustus 1945 dan sampai beberapa tahun kemudian – bahkan sampai sekarang – Pancasila mengalami dinamika yang luarbiasa. Berikut adalah ulasan yang sangat gamblang dari Prof. Faisal Ismail, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Dubes RI di Kuwait tentang dinamika Pancasila itu dalam artikel opininya yang dimuat di harian KR (7 Mei 2009).

Dalam sidang BPUPKI, dasar Negara dibahas oleh Panitia Kecil (Panitia 9) yang di dalamnya terdapat dua kubu.

  • Kubu Nasionalis Netral Agama (Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo, A. A. Maramis, Muhammad Yamin).
  • Kubu Nasionalis Muslim (Kahar Muzakkir, Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, Wahid Hasyim)

Pada 1 Juni 1945, Soekarno dengan dukungan kubu nasionalis netral agama mengusulkan Pancasila dalam sidang BPUPKI.  Di sisi lain, kubu nasionalis Muslim mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Lalu terjadi kompromi politik antara ”nasionalis netral agama” dengan ”nasionalis Muslim” sehingga pada 22 Juni 1945 disepakati PIAGAM JAKARTA yang isinya:

  • Menerima Pancasila
  • Sila Ketuhanan diletakkan pada sila ke-5
  • Ada modifikasi sila Ketuhanan menjadi ”KETUHANAN YANG MAHA ESA DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUKNYA” (+ 7 kata)

Namun, pada 17 Agustus 1945 malam terjadi perubahan

  • Menurut Hatta, seorang opsir angkatan laut Jepang menemuinya dan menyampaikan aspirasi masyarakat Kristiani di INDONESIA TIMUR bahwa mereka tidak akan bergabung dengan NKRI jika 7 kata itu tetap dicantumkan.
  • Lalu 7 kata itu ditiadakan setelah Muhammad Hatta (Wapres) bebicara dengan beberapa tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Muhammad Hasan, dll

Masalah dasar negara Pancasila kembali diperdebatkan dalam Sidang Konstituante (1956-1959) yang merupakan sidang khusus untuk membentuk UUD baru yang dimaksudkan untuk mengganti UUD 1945. Jalannya sidang sangat alot dengan adanya 3 tawaran tentang dasar negara:

  • Pihak ”nasionalis netral agama” ingin mempertahankan PANCASILA
  • Pihak ”nasionalis Muslim” ingin DASAR ISLAM
  • Partai Murba mengusulkan DASAR SOSIAL-EKONOMI

Karena perbedaan pendapat yang tiada henti maka diadakan voting mengenai ”KEMBALI KE UUD 45” (dimana PANCASILA adalah dasar negara) dengan hasil sebagai berikut:

  • Voting pada 30 Mei 1959: Setuju kembali ke Pancasila dan UUD 45 = 269 suara, tidak setuju = 99 suara
  • Voting pada 1 Juni 1959: Setuju kembali ke Pancasila dan UUD 45 = 264 suara, tidak setuju = 204 suara
  • Voting pada 2 Juni 1959: Setuju kembali ke Pancasila dan UUD 45 = 263 suara, tidak setuju = 203 suara

Meskipun lebih banyak suara setuju kembali ke Pancasila dan UUD 45, baik pihak ”nasionalis netral agama” maupun ”nasionalis Muslim” tidak ada yang menang karena tidak mencapai 2/3 suara  (312 suara) yang dipersyaratkan. Kondisi deadlock di atas membahayakan negara dan bangsa. Maka secara konstitusional, Presiden Soekarno mengeluarkan DEKRIT 5 Juli 1959 untuk KEMBALI KE UUD 1945 (di mana PANCASILA adalah dasar negara).

Prof Faisal Ismail menarik kesimpulan sebagai berikut:

  • Pembentukan Pancasila bersifat normal dan prosedural karena formulasi Pancasila itu telah disepakati dalam Panitia 9 BPUPKI (institusi resmi yang diberi kewenangan untuk memformulasikan dasar negara).
  • Pancasila tidak pernah dicabut
    • Sejak mulai sidang Konstituante pada 10 Nov 1956 sampai Dekrit 5 Juli 1959 tidak ada pencabutan resmi Pancasila sebagai dasar negara
    • Yang terjadi adalah sidang untuk menyusun UUD baru yang menggantikan UUD 45 dan kemudian mengalami deadlock ketika membahas masalah dasar negara
  • Pancasila bersifat final dan mengikat karena pada founding fathers (baik wakil-wakil nasionalis netral agama maupun nasionalis muslim) dalam sidang BPUPKI sudah menerima Pancasila sebagai dasar falsafah negara

PANCASILA = JATI DIRI BANGSA

Meskipun diusulkan Soekarno dengan dukungan kubu ”nasionalis netral agama”, pada dasarnya Pancasila bukan karya (ide) seseorang. Menurut Kaelan dalam”Filsafat Pancasila” (2002), Pancasila sudah ada dalam kebudayaan Indonesia sejak lama, artinya nilai-nilai Pancasila itu sudah terkandung dalam adat istiadat, norma, nilai, sistem kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi, Pancasila merupakan ”kenyataan obyektif” dan ”jati diri” bangsa Indonesia. Contoh:

  • Sejak dulu orang Indonesia percaya kepada Tuhan: Tiap suku dan agama menyembah Tuhan dengan sebutan masing-masing: Jawa (Sang Hyang), Batak (Debata Mulajadi Nabolon).
  • Sejak dulu sudah ada cita-cita persatuan: jaman Majapahit (Bhinneka T Ika)
  • Sejak dulu sudah ada cita kerakyatan: gotong royong, masohi, siadapari.

PANCASILA = FILSAFAT DAN IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA

Pancasila harus dipahami sebagai filsafat dan ideologi bangsa dan negara (Kaelan, ”Filsafat Pancasila”, 2002). Pada dasarnya, ideologi adalah sistem ide-ide (SYSTEM OF THOUGHT) atau “science of thought” yang merupakan ”konsep operasionalisasi” dari sebuah Filsafat. Sedangkan filsafat itu sendiri pada prinsipnya merupakan keyakinan-keyakinan atau kebenaran yang diyakini (BELIEF SYSTEM). Filsafat merupakan dasar dan sumber dalam merumuskan ideologi.

Sebagai ideologi, Pancasila menjadi dasar pembentukan

  • Norma-norma negara, yaitu hukum (PEMBUKAAN UUD 45, UUD 45, UU, PP, dll)
  • Perilaku berbangsa dan bernegara (praktek bernegara, penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dst, dan perilaku masyarakat yang diatur oleh hukum)

Jika Pancasila merupakan Dasar Filsafat (philosofische gronslag), menurut Kaelan (2002), konsekuensinya adalah sebagai berikut:

  • Pancasila harus menjiwai seluruh aspek penyelenggaraan negara
  • Pancasila merupakan azas mutlak dari tertib hukum di Republik Indonesia
  • Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Republik Indonesia

FILSAFAT PANCASILA

Berikut adalah pandangan mendasar yang sangat penting sebagaimana disampaikan Kaelan dalam buku “Filsafat Pancasila” (2002) tentang Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat.

  • Setiap sila Pancasila merupakan sebuah sistem fiksafat sendiri
    • Sila 1 = Filsafat tentang Tuhan
    • Sila 2 = Filsafat tentang Manusia
    • Sila 3 = Filsafat tentang Negara
    • Sila 4 = Filsafat tentang Rakyat
    • Sila 5 = Filsafat tentang Keadilan
  • Pancasila sebagai satu sistem filsafat yang utuh, artinya antara sila yang satu dengan sila yang lain berhubungan. Hubungan itu bersifat HIRARKIS PIRAMIDAL, maksudnya:
    • Sila 1 meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5
      • Tuhan merupakan sebab pertama/asal segala sesuatu (KAUSA PRIMA). Tuhanlah yang menyebabkan adanya manusia, negara, rakyat, dan keadilan. Maka sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, 5.
      • Sila 2 diliputi dan dijiwai oleh sila 1 dan meliputi dan menjiwai sila 3, 4, 5.
        • Yang bersatu (sila 3) adalah “manusia-manusia”-nya.
        • Negara (sila 4) adalah sebuah “lembaga kemanusiaan”.
        • Keadilan (sila 5) adalah keadilan yang manusiawi.
        • Sila 3 diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, dan meliputi dan menjiwai sila 4, 5
          • Kesatuan itu adalah kesatuan dari mahluk ciptaan Tuhan – semua agama/kepercayaan yang percaya pada Tuhan YME (sila 1)
          • Kesatuan itu haruslah kesatuan yang manusiawi (sila 2)
          • Kesatuan itu harus direalisasikan dalam kehidupan bernegara (sila 4)
          • Kesatuan itu harus bertujuan untuk mencapai keadilan/kemakmuran bersama (sila 5)
          • Sila 4 diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, 3 dan meliputi dan menjiwai sila 5
            • Rakyat Indonesia adalah rakyat yang percaya kepada Tuhan (sila 1)
            • Rakyat Indonesia adalah kumpulan manusia-manusia (sila 2)
            • Rakyat Indonesia haruslah bersatu (sila 3)
            • Rakyat Indonesia bersatu untuk meraih kemakmuran/keadilan (sila 5)
            • Sila 5 diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, 3, 4
              • Keadilan itu merupakan sikap-sikap
                • Adil kepada Tuhan (sila 1)
                • Adil kepada diri sendiri
                • Adil kepada orang lain (sila 2, 3,  4, 5)
                • Keadilan itu harus manusiawi (sila 2)
                • Keadilan itu harus berdasar atau mempertimbangkan kesatuan (sila 3)
                • Keadilan itu harus berorientasi pada kepentingan rakyat (sila 4)

Sebagai sistem filsafat, Pancasila bersifat umum universal. Pancasila bersifat abstrak universal karena dirinya termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental (staatfundamentalnorm). Namun, Pancasila kemudian menjadi bersifat umum kolektif (berlaku bagi kolektif/masyarakat di Indonesia) karena menjiwai UUD 1945, TAP MPR. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan berbagai peraturan lain. Dengan demikian Pancasila menjadi PEDOMAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARAAN NEGARA.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s